Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak bisa membangun jenis rumah susun milik di kawasan Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara. Alasannya, status rusun milik bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail dan Tata Ruang (RDTR). Dalam regulasi tersebut, kawasan Kampung Akuarium masuk dalam zona merah (P3) atau tanah milik pemerintah. Hal paling mungkin adalah membangun rusun dengan status rusun sewa, alias warga yang menempati hunian diharuskan membayar iuran bulanan.
"Kalau dikatakan rusun milik itu nggak bisa itu orang dapat rusun gratis. Apalagi di atas tanah negara," kata Yayat saat dikonfirmasi, Sabtu (22/8/2020). Jika merujuk kawasan P3 dalam Perda RDTR, bangunan yang didirikan di atas lahan pemerintah harus mampu menunjang fungsi pemerintahan itu sendiri. Fungsi penunjang itu meliputi pembangunan puskesmas, fasilitas kantor pemerintahan atau fasilitas publik termasuk rumah susun sewa.
Bila Pemprov memutuskan membangun rusun di atas tanah pemerintah, maka otomatis rusun itu harus dimiliki pemerintah dan bukan dimiliki perorangan maupun kelompok. "Apakah kalau mau dibangun perumahan susun boleh apa tidak? Boleh. Tapi dengan catatan rusun yang dibangun di situ adalah rusun yang dibangun untuk mendukung fungsi pemerintahan. Apa itu? Penyediaan rumah susun. Artinya apa? Rumah susun yang dibangun itu, rusun milik pemerintah, bukan milik perseorangan atau kelompok," jelas Yayat.