Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, membantah dirinya terlibat dalam rencana kudata Partai Demokrat. Mahfud mendapat kabar jika dirinya dikaitkan dengan gejolak politik yang terjadi di Partai Demokrat. "Ada isu aneh, dikabarkan bbrapa menteri, trmsk Menkopolhukam Mahfud MD, merestui Ka. KSP Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat dari AHY melalui KLB," tulis Mahfud MD melalui akun Twitternya.
Ia pun menyangkal kabar itu, sebab dia tak pernah berbicara dengan Kepala Staf Presiden Moeldoko. "Wah, mengagetkan, yakinlah sy tak prnh berbicara itu dgn Pak Moeldoko maupun dgn orang lain. Terpikir sj tdk, apalagi merestui," sambungnya. Mahfud merasa, kabar tentang kudeta Partai Demokrat ini sulit untuk dipercaya, terlebih di era demokrasi saat ini.
Lebih lanjut, Mahfud mengatakan Jabatan Menko tidak mungkin bisa digunakan untuk memberi restu dalam hal ini. "Di era demokrasi yg sangat terbuka dan dikontrol oleh masyarakat spt skrng ini sulit dipercaya kepemimpinan partai, apalagi partai besar spt PD bs dikudeta spt itu," tulis Mahfud. "Jabatan menko tentu tak bs digunakan dan pasti tdk laku untuk memberi restu. Yg penting internal PD sendiri solid," tutupnya.
Sebelumnya, Politikus Partai Demokrat, Rachland Nashidik, sempat mengatakan aksi kudeta Partai Demokrat itu didalangi oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko. Rachland menyebut Moeldoko telah mendapat restu dari Kepala BIN, Kapolri, Menkumham, dan Menko Polhukam dalam menjalankan aksi itu. "KSP Moeldoko menyatakan aksi memalukan ini tanggungjawabnya sendiri. Tapi dia menyebut Kepala BIN, Kapolri, Menhukham dan Menko Polhukam @mohmahfudmd, bahkan "Pak Lurah" merestui. Para pejabat negara itu perlu juga angkat bicara. Apa iya ini semua tanpa restu "Pak Lurah?"," tulis Rachland di akun Twitternya.
Diberitakan sebelumnya, tudingan Moeldoko terlibat rencana kudeta Demokrat berawal dari pernyataan Ketua Umum, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam konferensi persnya pada Senin (1/1/2021). AHY menyebut ada lima orang yang diduga merencanakan kudeta Demokrat. Empat diantaranya merupakan kader atau pernah bergabung dengan Demokrat.
Sementara satu orang lainnya adalah pejabat pemerintahan. "Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," ujar AHY, Senin, dalam konferensi pers di Taman Politik, Wisma Proklamasi DPP Demokrat. Meski AHY tak menyebut siapa pejabat tersebut, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan sosok yang dimaksud adalah Moeldoko.
"Berdasarkan pengakuan, kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang kami dapatkan, mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024," beber Herzaky dalam keterangan tertulis, Senin. Untuk memastikan hal tersebut, AHY mengirim surat pada Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," ungkap AHY.