– Amerika Serikat “dipermalukan di Sidang Dewan Keamanan PBB, Jumat (14/8/2020) waktu New York, atau Sabtu (15/8/2020) WIB. Proposal perpanjangan embargo ke Iran yang disodorkan Washington, ditolak mentah mentah. AS hanya didukung Republik Dominika. Dua negara anggota tetap DK PBB, Rusia dan China menolak. Sementara 11 anggota lain, termasuk Indonesia, memilih abstain.
Di barisan suara abstain, ada Jerman, Inggris, dan Prancis, yang merupakan tiga anggota tetap DK PBB. Sisanya negara negara “nonpermanent member”. Selain Indonesia, anggota tidak tetap DK PBB terdiri Belgia, Estonia, Niger, Saint Vincent and The Grenadines, Afrika Selatan, Tunisia, Vietnam, dan Repubik Dominika. Sikap Indonesia sudah tepat. Memilih abstain berarti menyumbang suara mencegah politik agresif dan ambisius AS, yang hendak kembali menekan Iran secara lebih dalam.
Iran telah menghadapi embargo senjata pimpinan AS selama 13 tahun terakhir. Embargo akan berakhir pada Oktober 2020, di bawah ketentuan JCPOA. JCPOA memberi konsekuensi Teheran mengurangi program nuklirnya dengan imbalan keringanan sanksi. Kesepakatan itu ditandatangani pada 2015 antara Iran, AS, China, Prancis, Rusia, Jerman, Inggris, dan Uni Eropa.
Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zaarif mengomentari, kekalahan diplomatik AS di DK PBB ini sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. “Kami menyaksikan kekalahan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Amerika di Dewan Keamanan dengan suara (dukungan) hanya satu negara selain Amerika,” kata Zaarif. Ia mengajak semua orang tidak melupakan momen ini. Bagi Gedung Putih, kekalahan memalukan di DK PBB ini menunjukkan kegagalan kesekian kalinya yang dibuat pemerintahan Trump.
Dubes AS di PBB, Kelly Clark, menyambut kekalahan menyakitkan AS di DK PBB dengan ancaman AS akan membalas dalam beberapa hari setelah putusan diambil DK PBB. AS, kata Clark, punya hak melakukan tindakan berdasarkan resolusi PBB terkait JCPOA. Tapi Joseph Borrell, juru bicara Kepala Urusan Politik Luar Negeri Uni Eropa mengingatkan, AS sudah tak punya hak. “Karena AS secara sepihak menarik diri dari perjanjian, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA),” kata Borrel.
"AS tidak dapat dianggap sebagai peserta JCPOA," lanjut Josep Borrell dikutip kantor berita DPA. AS dengan demikian kehilangan pijakan di dua front. Menlu AS Mike Pompeo mengungkapkan kemarahan atas kekalahan AS di DK PBB, dan menyebutnya keputusan itu sulit diterima dan tidak termaafkan. Ia menuduh negara negara yang menentang usulan AS menyetujui Iran yang disbeutnya sponsor terorisme, semakin agresif membeli dan menjual senjata.
Proposal yang diajukan AS, yang kemudian ditolak DK PBB terfokus pada usaha meredam kemampuan Iran membeli dan menjual senjata buatan mereka. Pompeo menegaskan, terkait usaha menekan Iran, AS menurutnya didukung negara negara Arab dan Israel. Karena itu Pompeo berjanji, AS akan menggunakan segala cara mencapai tujuannya. Menyusul keputusan dramatis DK PBB ini, Presiden Rusia Vladimir Putin menawarkan pertemuan puncak pemimpin lima negara anggota tetap DK PBB.
Pertemuan diharapan meredakan ketegangan internasional di berbagai front, dan usaha menghindarkan konflik berskala global. AS secara vulgar mempertontonkan manauver manuvernya di berbagai kawasan, yang memicu ketegangana politik maupun keamanan. Menarik 12 ribu prajurit dari Jerman, menempatkan setengahnya yang ditarik ke Polandia yang berbatasan langsung dengan Belarusia dan Rusia.
Pentagon mengirimkan armada kapal induk USS Ronald Reagen ke Laut China Selatan, yang memantik ketegangan dengan China. Di lautan, militer AS menangkap tiga kapal tanker Iran tujuan Venezuela, lalu menyita dan membawa kapal kapal penuh minyak itu ke Houston, Texas. Ide Putin itu sangat baik, waktunya tepat dan relevan. Ketegangan negara negara super power mendekati puncak, dan terjadi polarisasi tajam.
Rusia China di satu sisi, berhadapan dengan AS di sisi lain yang sekutunya cukup dinamis. Presiden Trump menyatakan minatnya menghadiri undangan Putin. Finian Cunningham, jurnalis senior Inggris dan analis politik lewat kolomnya di Sputniknews.com, Senin (17/8/2020), mempertanyakan komitmen 5 negara anggota tetap DK PBB itu. “Dapatkah semua negara dengan mudah mematuhi hukum internasional sebagai langkah penting pertama untuk mengurangi ketegangan dan potensi konflik?” tulisnya retorik.
Ia menggarisbawahi isi Piagam PBB, sebagai basis legal yang harus dipatuhi semua anggotanya. Piagam itu melarang tindakan agresi dan mandat untuk menghormati kedaulatan semua negara. Jika tidak menerapkan standar dasar itu, maka tidak diragukan lagi AS telah melanggar hukum internasional dalam berbagai hal. Terkait penyitaan kapal tanker Iran ke Venezuela, Presiden Trump telah mengakuinya. Iran sejak awal menyatakan, penyitaan kapal tanker Iran tujuan Venezuela, jika terjadi, merupakan pembajakan zaman modern di laut internasional.
Washington mengandalkan pembenaran tindakan semacam itu terkait sanksi pada Venezuela dan Iran. Tetapi menurut Cunningham, sanksi itu ilegal dan melanggar piagam PBB. Penggunaan sanksi ekstra teritorial oleh AS merupakan bentuk agresi dan pelanggaran kedaulatan asing. Lusinan negara lain juga dikenakan sanksi yang diberlakukan secara sepihak dan tidak sah oleh AS. Rusia dan China mengalaminya. Apapun alasan pembenar oleh Washington, tindakan seperti itu melanggar hukum internasional.
Apakah ini hanya dilakukan pemerintahan Trump? Tidak juga. Sejak lama, turun temurun pemerintahan di AS melakukan kebijakan kebijakan serupa. Pemerintahan Obama sebelumnya, terlibat dalam pencurian minyak Suriah sekaligus pendudukan militer ilegal di wilayah timur negara itu. Di sisi lain, Suriah dijatuhi sanksi yang juga ilegal oleh AS (dan Uni Eropa). Kehadiran militer AS di Suriah timur selalu diklaim operasi perang melawan ISIS.
Faktanya, AS telah menginvasi negara itu secara ilegal tanpa mandat dari Dewan Keamanan PBB, atau dari pemerintah berdaulat di Damaskus. Singkatnya, AS sedang melakukan agresi dan kejahatan perang terhadap Suriah. Contoh ketiga manuver provokatif AS di Laut China Selatan. Latihan minggu ini dilaporkan lebih intensif dari biasanya dan meningkatkan ketegangan dengan China. Ketegangan sudah di level tinggi, mengingat cara pemerintahan Trump menjatuhkan sanksi perdagangan terhadap Beijing.
Dua pokok alasannya, terkait masalah Hong Kong dan Xinjiang. Kedua soal ini sesungguhnya problem domestikChina, dan menyangkut masalah kedaulatan internal. AS juga menghadang ekspansi bisnis telekomunikasi 5G oleh Huawei , memaksa penjualan aplikasi Tiktok dan WeChat ke perusahaan AS. Ke Rusia, Washington berusaha keras menjegal megaproyek pipanisasi gas Nord Stream 2 dari Rusia ke Eropa. Jerman sudah menyatakan tetap pada pendiriannya.
Sikap agresif AS ke Rusia itu bisa disebut contoh lain pembajakan bisnis, merusak hubungan ekonomi dan hukum internasional. Filian Cunningham pesimistis, pertemuan pimpinan 5 negara anggota tetap DK PBB itu akan menemukan solusi menyeluruh. Baginya, negara nakal terbesar di planet ini adalah AS, yang memiliki masalah bawaan terkait pengjormatan terhadap hukum internasional.
Sejak di tangan Trump, AS keluar dari Konvensi Paris tentang Prubahan Iklim Global. Keluar dari Unesco dan WHO. Trump menarik sepihak dari traktat nuklir jarak menengah dengan Rusia. Keluar dari kesepakatan bersama nuklir Iran (JCPOA). Karena itu, Cunningham berpendapat, jika AS bisa berperilaku sesuai hukum dan sesuai piagam PBB, sebagian besar ketegangan dunia akan segera berhenti.
Rakyat AS saat ini menghadapi momen istimewa, Pilpres yang akan digelar 3 November 2020. Energi terbesar Trump dan partai partai di AS akan diarahkan menuju ke sana. Meski belum ditetapkan, dua pasang bakal kandidat akan bertarung. Trump tetap bersama Mike Pence. Penantangnya Joe Biden dan Kamala Devi Harris, yang baru saya dipilih Biden pekan lalu. Demokrat akan menuntaskan konvensinya pekan ini, dan akan menetapkan pasangan calon yang akan diusungnya di Pilpres nanti.
Bagi Fillian Cunningham, Trump Pence, atau Biden Harris, sama sama bukan pilihan. “Hal terkutuk adalah tidak ada pilihan yang akan membuat Amerika menjadi negara yang taat hukum,” katanya.